Surabaya, 10 Maret 2025 – Kasus mega korupsi kembali mencuat dan kali ini melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebuah skandal besar yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun berhasil terungkap oleh aparat penegak hukum, menyusul serangkaian penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak berwenang lainnya.
Dalam pengungkapan tersebut, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh PLN. Beberapa pejabat tinggi perusahaan negara itu diduga terlibat dalam manipulasi anggaran serta penunjukan kontraktor fiktif, yang mengarah pada aliran dana yang tidak sesuai prosedur dan merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Menurut sumber yang terlibat dalam penyelidikan ini, korupsi yang terjadi di tubuh PLN berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan melibatkan sejumlah pejabat di level strategis. Skema ini dilaksanakan dengan cara memanipulasi tender proyek pengadaan alat-alat listrik dan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang seharusnya menguntungkan rakyat, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
KPK melalui juru bicara mereka menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk memproses para tersangka. Sejumlah pejabat PLN, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, dipastikan akan segera dimintai keterangan lebih lanjut.
Dalam keterangannya, Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan secara transparan dan tidak pandang bulu. "Korupsi yang terjadi di PLN ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan profesionalisme dan integritas," ujar Firli.
Skandal ini bukan hanya mencoreng wajah PLN, tetapi juga menambah panjang daftar korupsi besar yang telah merugikan negara dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pihak menilai bahwa korupsi semacam ini tidak hanya menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga memperburuk kondisi perekonomian negara.
Para aktivis antikorupsi pun turut mengkritik lambannya penanganan kasus besar ini, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan. Mereka mendesak agar proses hukum terhadap tersangka dilakukan dengan cepat dan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya.
Pemerintah pun diharapkan dapat melakukan langkah-langkah perbaikan struktural di dalam PLN untuk mencegah agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam hal ini, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan menjadi solusi untuk memperbaiki sistem yang ada.
Sementara itu, masyarakat pun berharap agar kejadian ini menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam institusi publik yang memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari, seperti PLN.
