Jakarta – Mahasiswa di seluruh Indonesia berpotensi menghadapi kenaikan uang kuliah seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini bisa berdampak pada kenaikan biaya pendidikan tinggi.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta pada Rabu (12/2/2025), Satryo menjelaskan bahwa Kemendiktisaintek mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari total pagu anggaran tahun 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 56,6 triliun. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah bantuan untuk perguruan tinggi, yang mengalami pemotongan hingga 50 persen, atau sekitar Rp 4,9 triliun.
Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Uang Kuliah
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, banyak perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta kemungkinan akan mencari cara untuk menutupi kekurangan dana operasional mereka. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
“Kami masih mencari solusi terbaik agar efisiensi anggaran ini tidak terlalu berdampak pada mahasiswa, tetapi kami tidak bisa menutup kemungkinan adanya penyesuaian biaya pendidikan,” ujar Satryo.
Namun, ia juga menekankan bahwa kenaikan UKT bukanlah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. Kemendiktisaintek tengah berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari alternatif pendanaan agar perguruan tinggi tetap bisa menjalankan kegiatan akademiknya tanpa membebani mahasiswa secara berlebihan.
Reaksi Mahasiswa dan Akademisi
Wacana kenaikan UKT ini langsung mendapat respons dari mahasiswa dan akademisi. Banyak yang khawatir bahwa kenaikan biaya kuliah akan semakin membebani mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kalau UKT naik, apakah ada jaminan bahwa kualitas pendidikan juga meningkat? Kami harap pemerintah bisa mencari solusi lain agar mahasiswa tidak menjadi korban efisiensi anggaran,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Di sisi lain, beberapa akademisi juga menilai bahwa perguruan tinggi perlu mencari sumber pendanaan lain, seperti kerja sama dengan industri atau dana hibah penelitian, agar tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.
Solusi yang Sedang Dipertimbangkan
Untuk mengatasi dampak pemotongan anggaran, Kemendiktisaintek sedang mempertimbangkan beberapa opsi, di antaranya:
-Meningkatkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
-Mendorong universitas untuk lebih mandiri secara finansial, seperti dengan menjalin kerja sama dengan sektor industri.
-Menyesuaikan UKT secara proporsional agar tidak terlalu membebani mahasiswa dari golongan ekonomi lemah.
Pemerintah berjanji akan terus mencari solusi terbaik agar pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua kalangan tanpa hambatan finansial yang berlebihan.
