Jatimku – Isu mengenai rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di tengah masyarakat. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa wacana tersebut tidak benar dan tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, yang membidangi energi dan sumber daya mineral, menegaskan bahwa penghapusan BBM subsidi bukanlah kebijakan yang bisa diambil secara sepihak. Menurutnya, kebijakan subsidi BBM memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada harga energi yang terjangkau.
“Kami di DPR RI selalu mengkaji setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi, termasuk BBM subsidi. Sampai saat ini, belum ada keputusan atau pembahasan serius terkait penghapusan BBM subsidi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Jika subsidi dihapus, maka harga BBM akan melonjak dan berpotensi menimbulkan dampak inflasi yang signifikan.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM masih akan tetap berjalan sesuai dengan alokasi APBN yang telah disetujui bersama DPR. Pemerintah juga terus berupaya memastikan subsidi BBM tepat sasaran dengan berbagai langkah, seperti pembatasan distribusi dan pemantauan konsumsi.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa penghapusan subsidi BBM bukanlah solusi yang tepat dalam kondisi ekonomi saat ini. Sebaliknya, perbaikan dalam mekanisme distribusi dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi menjadi langkah yang lebih realistis.
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang belum jelas kebenarannya. DPR RI dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga energi demi kesejahteraan masyarakat luas.
