Jatimku – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun, hanya separuhnya yang benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam sebuah acara di Jakarta pada Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Luhut, efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kendala utama dalam distribusi bansos.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujar Luhut.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Luhut mendorong pengoptimalan digitalisasi dalam sistem penyaluran bansos. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan distribusi bantuan bisa menjadi lebih transparan, akurat, dan sesuai sasaran. Salah satu langkah yang disarankan adalah integrasi data penerima bansos dengan sistem kependudukan nasional untuk meminimalisir penyalahgunaan.
“Digitalisasi adalah kunci untuk memastikan bansos tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Kita perlu menerapkan sistem yang lebih transparan dan berbasis data yang akurat agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran. Peningkatan pengawasan juga menjadi faktor penting untuk memastikan dana bansos digunakan sebagaimana mestinya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bansos dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia secara keseluruhan.
